EBT Gencar, Investasi Migas Jangan Keteteran

 

DI sektor EBT, PLTS diprioritaskan karena karena biaya investasinya yang relative lebih murah. (CNBCIndonesia)

SURABAYA (DutaJatim.com)  - Gencarnya kampanye Energi Baru Terbarukan (EBT) belakangan ini bagus-bagus saja dan positif. Hanya saja, kampanye tersebut jangan sampai mempengaruhi investasi lainnya, khususnya di sektor minyak dan gas (migas). Apalagi, saat ini, pemerintah sedang mencanangkan produksi 1 juta barel per hari. Karena itu, para stakeholder pandai-pandai merumuskan masalah ini dengan tidak mengorbankan sektor lainnya.

Hal itu dikatakan DR. Ibrahim Hasyim, Akademisi & Komite BPH Migas 2007-2017 pada webinar  yang bertajuk, “Peluang Usaha Sektor Energi Masa Depan untuk Meningkatkan Katahanan Energi”, Kamis (3/6/2021) siang. “Saya mendapat sejumlah pertanyaan dari sejumlah pemilik SPBU di Sumatera. Intinya mereka bertanya, bagaimana nasib dan bisnis SPBU nantinya setelah ada mobil listrik. Ini kan pertanyaan yang cukup menggelitik sebenarnya. Padahal untuk mobil menggunakan energi baru terbarukan, kan tidak seperti membalikkan telapak tangan,” kata pengarang buku “Arah Binis Energi Indonesia” itu.

Menurut dia, mobil listrik itu memang bagus. Menghemat penggunaan bahan bakar minyak, tetapi harganya kan mahal. Untuk saat ini hanya orang-orang kaya yang bisa menikmati. Yang menarik kita simak, informasi ini kan ditangkap “lain” oleh pengusaha SPBU. Dari mereka itu ada yang berfikir, lambat laun SPBU tidak diperlukan lagi. Ini perlu sosialisasi.

Di samping itu, kampanye EBT yang gencar itu, menurut dia, jangan sampai mempengaruhi masuknya investor di sektor migas. Ini seolah-olah EBT sudah menghampar dihadapan kita. Investasi migas mungkin tak perlu lagi. Kan tidak begitu. Seperti diketahui EBT pada 2025 ditarget 23%, sampai sekarang kan masih berkisar 12% capaiannya. Di satu sisi, pemerintah gencar mengkampanyekan produksi minyak 1 juta barel.  Di sini artinya, migas ke depannya masih besar keperluannya, karena itu investasi juga diperlukan. “Yang ingin saya katakan, kita harus benar-benar mengemas isu tersebut dengan tepat, agar semuanya berhasil. Jangan sampai terjadi yang satu memperangaruhi yang lainnya,” kata Ibrahim yang juga Pemimpin Umum Majalah Global Energi.

Pembicara lainnya, yakni Hendra Iswahyudi, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di Ditjen EBTKE mengatakan, program pemerintah untuk pengembangan EBT, yaitu pemerintah mentargetkan tambahan 38 GW kapasitas terpasang pada tahun 2035. Di sini PLTS diprioritaskan karena karena biaya investasinya yang relative lebih murah dan durasi instalasi yang singkat.

Upaya percepatan  pengembangan EBT tersebut melalui;

Pertama, Substitusi Primary Final Energy, memanfaatkan eksisting teknologi B30-B50, co-firing pemanfaatn RDF.

Kedua Koversi Energy Primery yang berasal dari pembangkit fosil, konversi PLTD dan PLTU menjadi PLT EBT, biogas dan tungku biomassa.

Ketiga, Meninkatkan Kapasitas EBT untuk memenuhi new demand, focus pengembangan PLTS.

Keempat, Penggunaan EBT Non Listrik/Non Biofuel seperti briket dan pengeringan  produk pertaniam biogas.

Kelima, Implementasi Peraturan Presiden terkait harga EBT.

Keenam, Revisi Peraturan Menteri ESDM terkait PLTS atap.

Sementara itu  Vice President Standarisasi dan Pengembangan Teknologi PLN, Dr Zainal Arifin mengatakan, terbitnya  Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) telah membuka peluang usaha baru di sektor penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan berbasis baterai. Meski penugasan dilakukan PLN, tapi  dalam pelaksanaannya PLN dapat bekerja sama dengan BUMN dan atau Badan Usaha lainnya. “Seperti bisnis SPKLU, PLN hanya akan mengambil porsi 40% sisanya yang 60 persen  bisa dikerjasamakan dengan badan usaha swasta,” katanya.

Pada tahun ini, lanjut dia,  ditargetkan sebanyak 168 SPKLU bakal beroperasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan kuota yang diberikan kepada badan usaha swasta. 

Zainal menuturkan, proyek 168 SPKLU pada tahun ini merupakan bagian dari peta jalan pembangunan SPKLU dalam 10 tahun mendatang. Hanya saja dalam acara tersebut dia tidak membeberkan besaran nilai investasi dari proyek tersebut.

Model bisnis SPKLU mirip dengan SPBU Pertamina yakni POPO (partner owned partner operated) dan COCO (company owned company operate). 

"Sudah ada perusahaan swasta yang berminat (membangun) di Jakarta," ujarnya.

Pada webinar online yang digelar ILEG ini tampil sebagai moderator, Dewi Resminingayu, Alumni LPDP PK-16 Kajian Wilayah Asia Tenggara SOAS, Univ of London. Sementara Opening Remaks oleh Natarianto Indrawan, PhD, Praktisi dan Peneliti Energi, Departemen Energy Amerika Serikat, Founder Komunitas ILEG Energy Business. (fan, agk)