 |
| Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci untuk Indonesia, Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi |
JAKARTA (DutaJatim.com) - Kalangan DPR RI menilai Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci untuk Indonesia, Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi, terlalu baper alias bawa perasaan terkait komentar sejumlah anggota DPR soal polemik kuota haji.
Sebab, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pernyataannya beberapa waktu lalu hanya sebatas kemungkinan dan tak perlu direspons secara berlebihan.
"Mengenai surat Dubes Arab Saudi yang ditujukan kepada Ketua DPR yang kemudian tersebar ke mana-mana, saya menyampaikan begini. Kemarin waktu di DPR saya ditanya oleh teman wartawan bagaimana soal haji dan masalah vaksinnya. Saya jawab bahwa kita jangan dahulu bicara masalah vaksinnya diterima atau tidak oleh pemerintah Arab Saudi tapi pastikan dahulu apakah kita mendapat kuota haji atau tidak. Karena saya dengar kita kemungkinan tidak dapat kuota haji itu saja yang saya bilang kemarin," kata Dasco kepada wartawan di kompleks Parlemen, Jakarta pada Jumat 4 Juni 2021, seperti dikutip dari Viva.co.id.
Dasco menegaskan bahwa dirinya telah melakukan komunikasi yang memiliki otoritas mengenai kuota tersebut. Dari komunikasi yang dilakukan itu Politikus Gerindra ini dia mendapat kabar bahwa Indonesia tak dapat kuota haji.
Indonesia akhirnya tidak memberangkatkan jamaah haji tahun 2021. Pemerintah memberi alasan, salah satunya, karena Arab Saudi belum memberi kepastian boleh tidaknya Indonesia mengirim jamaah haji ke tanah suci.
Seperti diberitakan DutaJatim.com,
Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci untuk Indonesia, Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi, membantah informasi yang menyebut Indonesia tidak mendapatkan kuota untuk pelaksanaan haji tahun ini. Untuk itu Essam pun mengirim surat ke Ketua DPR Puan Maharani meluruskan kabar tersebut.
"Merujuk pada pemberitaan yang beredar yang telah disampaikan oleh sejumlah media massa serta media sosial, berita-berita tersebut tidaklah benar dan tidak dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi," ujarnya dalam surat keterangan yang diterima media massa Jumat (4/6/2021).
Tak hanya itu, ia juga membantah pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, yang menyebut 11 negara telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi, sementara Indonesia tidak termasuk dari negara tersebut.
Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi menyebut hingga saat ini Kerajaan Saudi belum mengeluarkan instruksi apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan haji 2021. Hal ini berlaku tidak hanya bagi Indonesia tapi juga jamaah lain di seluruh dunia.
Bersama dengan keterangan tersebut, ia menyebut berupaya untuk menjelaskan kondisi dan fakta yang sebenarnya ada di lapangan. Ia juga berharap agar pihak-pihak terkait dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak Kedutaan atau otoritas resmi lainnya.
"Saya berharap agar kiranya dapat melakukan komunikasi terlebih dua arah dahulu, baik di Kerajaan Arab Saudi maupun di Indonesia, guna memperoleh informasi dari sumber-sumber yang benar dan dapat dipercaya," kata dia.
Menag: Belum Ada
Terkait soal tersebut, sehari yang lalu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota haji.
Menag, mengatakan, pemerintah Arab Saudi sampai hari ini yang bertepatan dengan 22 Syawal 1442 H atau 3 Juni 2021, belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/ 2021 M.
"Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara, jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota (haji), karena penandatanganan nota kesepahaman memang belum dilakukan," kata Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021). (vvn/det)
No comments:
Post a Comment