Mantan Menpen Harmoko Meninggal

JAKARTA (DutaJatim.com) - Bangsa Indonesia kehilangan salah satu tokoh yang cukup popular di era Orde Baru. Harmoko yang merupakan Menteri Penerangan (menpen) di era presiden Soeharto meninggal dunia Minggu 4 Juli 2021 malam. Kabar duka itu disampaikan oleh salah seorang politisi Partai Golkar.

"Innalillahi wa innailaihi rojiun telah meninggal dunia Bpk. H. Harmoko bin Asmoprawiro pada hari Minggu 4 Juli pada jam 20:22 WIB di RSPAD Gatot Soebroto," kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono kepada wartawan, Minggu (4/7/2021).

Dave minta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Mantan Menteri Penerangan Era Presiden Soeharto itu. "Mohon dimaafkan segala kesalahan beliau dan mohon doanya insya Allah beliau husnul khotimah," katanya.

Harmoko dikenal sebagai figur yang menarik di era Orde Baru. Pria ini dikenal sebagai wartawan dan Kartunis di Harian Merdeka dan Majalah Merdeka (1960), lalu wartawan di Harian Angkatan Bersenjata (1964), wartawan Harian API dan Pemimpin Redaksi Majalah Berbahasa Jawa, Merdiko (1965). Berlanjut Pemimpin dan Penanggung Jawab Harian Mimbar Kita (1966-1968), hingga menjadi salah seorang  Pendiri Harian Pos Kota (1970 s/d sekarang).

Kariernya lalu masuk kabinet menjadi Menteri Penerangan Kabinet Pembangunan V (23 Maret 1988 - 17 Maret 1993), Menteri Penerangan Kabinet Pembangunan VI (17 Maret 1993 - 14 Maret 1998), hingga Ketua Umum DPP Golkar dan Ketua DPR/MPR (1993-1998).

Karier politik Harmoko di Golkar menarik dicermati. Dia merupakan ketua umum ke-6 Golkar dan orang non-militer pertama yang menduduki jabatan ketua umum Partai Golkar. Sebelumnya, Golkar selalu diketuai oleh mereka yang berasal dari kalangan militer. Ketua umum pertamanya adalah Jenderal Djuhartono. Ia dan semua ketua umum selanjutnya—Suprapto Sukowati, Amir Moetono, Sudharmono, dan Wahono—adalah tentara. 

Sebelumnya, Harmoko adalah seorang wartawan. Pada 1970, dia menerbitkan harian Pos Kota. Pada 1983, dia diangkat Presiden Soeharto sebagai menteri penerangan. Salim Said dalam "Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian" (2006), mencatat sejumlah komentar petinggi militer mengenai penunjukan Harmoko sebagai ketua umum. Salah satu komentar yang muncul berasal dari Panglima Kopkamtib periode 1971-1974 Jenderal Soemitro. Menurutnya, sebagian besar perwira ABRI, terutama Edi Sudrajat dan Benny Moerdani, marah. 

Mengutip tirto.id, komentar ini menurut anggota fraksi ABRI di MPR periode 1993-1995 Letnan Jenderal Sayidiman muncul karena Soemitro tidak suka dengan Harmoko. “Kami bukan tidak setuju Golkar dipimpin orang sipil, tapi Pak Mitro tidak suka Harmoko secara pribadi yang dinilainya oportunis dan tukang ngolor belaka. Kami juga tidak setuju dengan pimpinan Golkar yang tentara seperti Sudharmono, sebab dia tidak membawa Golkar ke demokrasi yang sehat,” ungkap Sayidiman. 

Cees Van Dijk dalam “The Year 1993: 1998 Casts its Shadow” menerangkan sebelum Munas Golkar 1993 berlangsung, sudah muncul perdebatan mengenai latar profesi ketua umum Golkar yang akan datang. Sebagian pihak ingin ketua umum Golkar berasal dari warga sipil, sedangkan sebagian lainnya menginginkan ketua umum golkar berasal dari pensiunan perwira militer – seperti yang selalu terjadi sejak Golkar didirikan pada 1964. 

Menurut Sudharmono, sesungguhnya Soeharto telah lama menginginkan orang sipil lebih berperan di dalam Golkar, tetapi kaderisasi sipil berjalan tidak lancar. Sedangkan peneliti politik militer Indonesia, Harold Crouch, mengungkapkan Harmoko dilantik bukan karena dia orang sipil, tetapi karena dia adalah ‘pilihan istana’. “Dari segi itu, kedudukan Harmoko mungkin sama dengan kedudukan salah seorang pendahulunya, yaitu Letjen Sudharmono yang dilantik sebagai Ketua Umum Golkar 10 tahun lalu. Seperti Harmoko, ciri istimewa Sudharmono bukan statusnya dari segi dikotomi sipil-militer, tetapi hubungan akrabnya dengan Kepala Negara,” ujar Crouch, sebagaimana dikutip oleh Salim. (det/tid)