 |
| Aksi demo di Belanda menolak lockdown. (Reuters) |
UTRECHT (DutaJatim.com) – Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat agar belajar dari melonjaknya kembali kasus Covid-19 di sejumlah negara di Eropa. Seperti di Belanda, Belgia, Prancis, hingga Austria, yang kembali menghadapi lonjakan kasus Covid-19 sehingga pemerintah mengambil keputusan pengetatan pembatasan. Namun, aturan ini justru menimbulkan terjadinya kerusuhan di beberapa negara Eropa. Warga memprotes aturan lockdown yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah. Sama dengan Eropa, Indonesia juga akan melakukan pengetatan saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan menerapkan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia.
Terkait hal itu, Dr H Miftakhul Huda, M.Sc, Asistant Professor di Nagoya University, Jepang, menilai penanganan Covid-19 di Indonesia sekarang sudah bagus. Namun strateginya harus tetap dikembangkan. Misalnya strategi pengadaan vaksin yang sudah tidak mungkin lagi memakai strategi yang sama. Harus ada strategi baru.
“Sekarang sudah bagus, tapi strategi pengadaan vaksin ke depan tidak mungkin pakai strategi yang sama. Perlu dicari strategi baru. Saran saya, pertama, siapkan untuk produksi vaksin di dalam negeri dengan lisensi dari luar negeri. Kedua, siapkan rencana pengadaan obat Covid-19 yang sudah di-approve FDA Amerika maupun lainnya,” kata Miftakhul Huda kepada DutaJatim.com dan Global News, Rabu 24 November 2021.
Miftakhul Huda yang asal Pekalongan Jawa Tengah bersama istri, Hj Anggita Aninditya Prameswari Prabaningrum (Gita), yang juga Ketua PCI Muslimat NU Jepang, dan anaknya, sekarang tinggal di Nagoya Jepang.
Yang ketiga, kata ahli teknologi nano ini, tak kalah pentingnya adalah menjaga terus suasana mental dan batin masyarakat agar tetap bisa bertahan dengan berbagai pembatasan. Termasuk soal rencana penetapan PPKM level 3 saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, Pemerintah perlu pula menjamin kebutuhan sehari-hari masyarakat selama pembatasan aktivitas mereka tersebut.
“Soal vaksin, India itu gak buat sendiri vaksinnya. Dia ambil lisensi dari luar negeri. Gak perlu terburu-buru untuk produksi orisinal. Pakai lisensi dulu agar bisa dikebut, sambil menyiapkan yang produk orisinal dalam negeri,” katanya.
Menurut dia, Jepang sendiri sudah lama tidak melakukan penelitian untuk vaksin. Hal ini karena penduduknya juga enggan divaksin. “Sekarang mereka juga mau buat produksi vaksin dengan lisensi (luar negeri) sambil menunggu hasil penelitian dalam negeri siap,” katanya.
Untuk itu, kata dia, Indonesia bisa belajar dari Jepang dan India. Berkat Covid-19 ini, masyarakat melihat langsung banyaknya korban, ternyata karena mereka tidak divaksin. Masyarakat Jepang juga akhirnya tahu efektivitas vaksin untuk melawan Corona, sehingga mereka yang semula enggan vaksin sekarang masyarakat Jepang sudah sadar vaksin. “Dan rate vaksin di sini (Jepang) sudah sangat tinggi hingga 70 persen lebih,” katanya.
Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan aturan terkait PPKM Level 3 saat libur Nataru yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 62/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun baru Tahun 2022. Aturan ini diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 22 November 2021, yang ditujukan kepada gubernur, bupati, maupun wali kota.
Seperti dikutip dari salinan Inmendagri tersebut, Rabu (24/11/2021), selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 akan diaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan paling lama 20 Desember 2021. Kemudian, menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment).
Selain itu, juga melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, sampai akhir Desember 2021, dan melakukan koordinasi dengan Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya.
Seluruh pemangku kepentingan diminta untuk melakukan sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya. "Apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Inmendagri tersebut.
Selain itu, diminta juga untuk melakukan himbauan bagi masyarakat untuk tidak bepergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak.
“Pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru," tulis Inmendagri tersebut
Presiden Jokowi menyebut ada beberapa pihak yang menolak PPKM 3 saat Nataru. Presiden tidak menyebut secara spesifik sosok yang menolak keras kebijakan PPKM level 3. Namun, Jokowi meminta seluruh jajarannya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait hal ini.
Jokowi ingin agar jajarannya bisa memberikan gambaran kepada masyarakat, bagaimana perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia. "Sampaikan mengenai perkembangan kasus-kasus kenaikan kasus yang ada di Eropa. Ini penting sekali sebagai sebuah background dari keputusan yang akan kita ambil," jelasnya.
Selama PPKM level 3, Jokowi juga telah menginstruksikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memastikan kesiapan rumah sakit jelang libur Natal dan Tahun Baru.
"Apabila terjadi lonjakan pasien sakit selama akhir Desember dan awal Januari, terutama pemetaan situasi dan terutama di daerah yang berpotensi kasusnya meningkat," katanya.
Menolak Pembatasan
Seperti diketahui sejumlah negara Eropa, seperti Belanda, Belgia, Prancis, hingga Austria, kembali menghadapi lonjakan kasus Covid-19 sehingga pemerintah mengambil keputusan pengetatan pembatasan. Namun, aturan ini justru menimbulkan terjadinya kerusuhan di mana aksi demonstrasi terjadi di beberapa negara Eropa. Warga memprotes aturan lockdown yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah.
Sebagian aksi demonstrasi berujung kericuhan yang membuat sejumlah orang ditangkap. Misalnya aksi demonstrasi menentang pembatasan Covid-19 di Belanda yang sudah berlangsung selama 3 hari berturut-turut sejak Minggu (21/11). Para demonstran bahkan tak segan memberikan perlawanan kepada petugas.
Para demonstran menyalakan kembang api dan merusak propeti di kota-kota Groningen dan Leeuwarden di utara Belanda, Enschede di bagian timur, dan Tilburg di selatan, pada Minggu malam. Belanda diketahui memberlakukan penguncian parsial pada 13 November 2021. Selain itu pemerintah setempat juga tengah mempertimbangkan aturan yang lebih ketat untuk warga yang tidak divaksinasi beraktivitas di area publik. Petugas kepolisian mengatakan sedikitnya 130 orang telah ditangkap sejak protes dimulai.
Sebuah pertandingan sepakbola di Leeuwarden bahkan sempat terganggu setelah para pendukung yang dilarang menonton pertandingan karena pembatasan Covid-19, melemparkan kembang api.
Lalu di Rotterdam, kota terbesar kedua di Belanda, polisi menangkap 26 orang pada Minggu (21/11) setelah para penonton sebuah pertandingan menjadi gaduh. Orang-orang menyerang polisi, melemparkan tempat sampah, dan menyalakan kembang api. Tetapi protes itu jauh lebih ringan daripada yang meletus di Rotterdam pada Jumat (19/11) malam dan Den Haag pada Sabtu (20/11).
Protes juga terjadi di Belgia. Ribuan orang memprotes aturan pembatasan Covid-19 di pusat kota Brussels pada Minggu (21/11). Mereka terutama berdemonstrasi menentang persyaratan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu persyaratan tersebut yaitu agar masyarakat menunjukkan sertifikat vaksin di tempat umum, seperti saat masuk restoran.
Sekitar 35.000 orang turun ke jalan di Brussels pada Minggu (21/11), kata polisi. Tetapi mayoritas telah bubar sebelum protes berkembang menjadi kekerasan. Menjelang malam, pengunjuk rasa mulai menghancurkan mobil dan membakar tempat sampah. Polisi akhirnya merespons dengan menggunakan meriam air dan gas air mata untuk meredakan situasi.
Kepala Biro DW Brussels, Alexandra von Nahmen, mengatakan dia bisa mencium bau gas air mata saat dia berjalan ke tempat kerja. Tiga pejabat polisi dan satu demonstran terluka dalam bentrokan itu, kata seorang juru bicara polisi. Sekitar 42 pengunjuk rasa ditahan, dan dua lainnya ditangkap.
Infeksi Covid-19 meningkat pada kecepatan yang mengkhawatirkan di Belgia dalam beberapa pekan terakhir. Belgia mencatat rata-rata lebih dari 12.000 infeksi baru per hari.
“Meskipun 75% dari populasi sudah divaksinasi di seluruh Belgia, situasinya jauh lebih buruk di ibukota di mana hanya 57% yang sudah divaksinasi penuh,” kata kepala biro DW Brussels.
Perdana Menteri (PM) Belgia Alexander de Croo menanggapi berang insiden kekerasan yang mewarnai aksi demo untuk memprotes penerapan langkah-langkah anti-Covid-19 yang lebih ketat. Dia menyebut peristiwa itu "benar-benar tidak dapat diterima".
Seperti diberitakan kantor berita AFP, Selasa (23/11/2021), berbicara kepada wartawan setelah pertemuan dengan PM Prancis Jean Castex, De Croo berterima kasih kepada polisi karena bekerja untuk melindungi ketertiban umum dalam "masa yang sangat, sangat sulit".
Pekan lalu, pemerintah De Croo mengumumkan penerapan kembali aturan vaksin yang lebih ketat, termasuk wajib bekerja di rumah untuk beberapa orang dan wajib memakai masker.
Beberapa pengunjuk rasa menentang vaksin. Para demonstran lain menentang tindakan-tindakan kesehatan wajib yang mereka lihat sebagai pelanggaran kebebasan pribadi.
Unjukrasa ini dilakukan tak lama setelah pemerintah mengumumkan lockdown nasional. Lockdown nasional sendiri berlaku mulai Senin (22/11).
Pemerintah Austria juga mengumumkan aturan itu untuk menahan lonjakan infeksi COVID-19. Pemerintah setempat juga berencana untuk membuat vaksinasi menjadi wajib pada Februari 2022. Austria adalah negara Eropa pertama yang membuat vaksinasi sebagai persyaratan hukum.
Wilayah luar negeri Prancis di Guadeloupe dilanda penjarahan dan kerusuhan pada malam ketiga protes, dengan pengunjuk rasa bersenjata menembaki polisi dan petugas pemadam kebakaran, kata pihak berwenang pada Minggu (21/11).
Polisi menangkap 38 orang saat pengunjuk rasa masuk ke mobil dan membakar kendaraan. Mereka juga menghancurkan apotek, kata Alexandre Rochatte, petugas keamanan Guadeloupe, yang mewakili pemerintah Prancis, dalam sebuah pernyataan.
Wilayah ini telah diguncang protes selama seminggu, dengan orang-orang menuntut diakhirinya mandat pemerintah tentang vaksinasi wajib bagi petugas kesehatan, serta mencari dukungan untuk kenaikan harga bahan bakar.
Juru bicara pemerintah, Gabriel Attal, mengatakan kepada radio Europe 1 bahwa situasi saat ini tidak dapat "diterima atau ditoleransi." Prancis mengerahkan pasukan khusus ke kepulauan Karibia, yang tiba pada Minggu (21/11). Perdana Menteri Jean Castex juga dijadwalkan bertemu pada Senin (22/11) di Paris dengan para pejabat Guadeloupe.
Hampir 70% populasi daratan Prancis sudah divaksinasi lengkap, sedangkan di Guadeloupe porsinya kurang dari 50%. (ret/gas)
No comments:
Post a Comment