SURABAYA (DutaJatim.com) - Para perajin tempe dan tahu tampaknya akan menghadapi masalah bahan baku lagi. Perajin tahu dan tempe di Pulau Jawa sebelumnya kompak mogok produksi pada 21-23 Februari 2022 lalu lantaran harga kedelai mahal. Kali ini, mereka bisa jadi akan kelimpungan lagi saat mendengar kabar bahwa stok sejumlah komoditas pangan yang tersimpan di Badan Usaha Milik Negara BUMN Pangan, yakni Perum Bulog dan ID Food, dalam kondisi kosong, seperti jagung, kedelai, dan cabai.
"Para perajin tempe dan tahu di Surabaya pernah mogok produksi pada 21 Februari 2022 sehingga tahu tempe kosong di pasar tradisional. Kalau stok kedelai kosong lagi Februari tahun ini, pengusaha tahu tempe mungkin mogok lagi seperti tahun lalu," kata Anik, penjual tempe di Pasar Tambak Rejo, Rabu kemarin.
Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim, M. Said Utomo, kepada Global News dan DutaJatim.com, Rabu (1/2/2023), mempertanyakan peran Bulog sebagai penjaga keseimbangan pangan di Tanah Air. Peran Bulog sekarang, kata dia, tidak sekuat Bulog di masa Orde Baru.
"Seharusnya makin ke depan peranan Bulog makin baik dalam menyeimbangkan supply dan demand di pasar konvensional maupun di pasar online di era digital ini. Keseimbangan supply dan demand di pasar akan selalu dapat menjaga stabilitas harga yang tidak memberatkan masyarakat konsumen rakyat Indonesia dalam mencukupi kebutuhan dasar hidup sehari-harinya. Dalam konteks ini peranan pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten wajib hadir dan efektif dalam mengemban amanah negara sebagamana amanat pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia," katanya.
Silang sengkarut masalah pangan, kata dia, karena sekarang antara penguasa dengan pengusaha sulit dibedakan. Mereka bedanya sangat tipis sehingga antara kebijakan demi kepentingan publik dengan kepentingan bisnis mereka sendiri campur aduk.
"YLPK Jatim ingin pemegang kebijakan dalam pemerintahan NKRI konsisten dan istiqomah melaksanakan kebijakan publik. Artinya wajib benar-benar berdasarkan pertimbangan publik rakyat Indonesia, bersih dari kepentingan bisnis atau importer. Jangan sampai rakyat dipaksa melawan 'kompeni' lagi seperti zaman pra-kemerdekaan RI. Saat itu rakyat melawan pengusaha, companie, konglomerasi, apalagi oligarki," katanya.
Kondisi ini bisa memicu pengusaha tahu tempe mogok lagi seperti yang mereka lakukan pada Februari tahun lalu. "Itu hak mereka harus didukung. Itu untuk koreksi kebijakan publik yang dirasakan timpang dan tidak adil dalam memperhatikan hasil produksi asli pribumi kebutuhan tahu dan tempe sebagai sempurnanya kebutuhan dasar hidup keseharian," katanya.
Sebelumnya Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa stok sejumlah komoditas pangan yang tersimpan di Badan Usaha Milik Negara BUMN Pangan dalam kondisi kosong. BUMN pangan tersebut adalah Perum Bulog dan ID Food.
Hal tersebut disampaikan Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Bapanas, Perum Bulog, dan ID Food di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/1/2023). Dalam paparannya mengenai cadangan pangan di BUMN Pangan, tercatat bahwa stok sejumlah komoditas pangan seperti jagung, kedelai, dan cabai kosong. Sementara itu, bawang putih nyaris habis atau tercatat 0,23 ton dari kebutuhan nasional bulanan sebanyak 54.048 ton.
“Saat ini BUMN pangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah hanya memiliki stok pangan yang kecil. Jadi ini stok yang dimiliki BUMN pangan. Kedelai kosong, cabai kosong, jagung kosong, bawang putih nyaris nggak ada,” kata Arief.
Beberapa komoditas juga nyaris habis. Masih dalam paparannya, komoditas yang nyaris habis antara lain telur ayam 2,29 ton, ikan 100 ton, bawang merah 0,22 ton, dan daging ayam 1.366 ton. Sementara itu, untuk stok beras yang tersimpan di Perum Bulog dan ID Food tinggal 385.082 ton, gula pasir 237.385,22 ton, dan daging sapi 1.067,06 ton. Lalu, daging kerbau 10.253,54 ton, dan minyak goreng 16.316,11 kl.
Pemerintah sendiri telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125/2022, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 153/2022, dan Perbadan No. 15/2022 yang merupakan dasar pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 125/2022, CPP meliputi 11 komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.
"Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pemerintah dapat menugaskan Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan,” bunyi Pasal 12 ayat (1).
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sempat rapat membahas masalah pangan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara Selasa, 31 Januari 2023. Rapat di tengah isu reshuffle itu menarik karena Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang merupakan politisi NasDem tidak hadir.
Buwas sempat diisukan menjadi mentan. Namun Buwas menyebut mentan ada keperluan lain. Saat rapat dia bersama Mendag dan Kepala Bapanas serta Presiden membahas masalah harga beras yang masih terus naik menjelang bulan puasa dan dan hari raya Lebaran pada Maret-April mendatang.(gas/wis)
No comments:
Post a Comment