MALANG (DutaJatim.com) - Fenomena menarik terjadi di dunia pendidikan. Saat ini banyak sekolah negeri di Jawa Timur, baik tingkat sekolah dasar (SD), SMP, maupun SMA kekurangan siswa baru. Bahkan, ada sekolah harus digabung lantaran siswa barunya tidak cukup satu kelas. Namun, sebaliknya, sekolah swasta justru banyak dibanjiri siswa baru. Termasuk sekolah swasta di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU).
Ketua PW LP Ma'arif NU Jawa Timur, KH Noor Shodiq Askandar SE,MM, mengatakan, minimnya murid baru di sekolah negeri disebabkan beberapa faktor. Pertama, terkait sistem zonasi yang masih bermasalah di sejumlah daerah, sehingga ada beberapa masalah juga saat orang tua mendaftarkan anaknya di sekolah negeri.
Kedua, semakin bagusnya kualitas sejumlah sekolah swasta, termasuk sekolah-sekolah di lingkungan LP Ma'arif NU. Ketiga, pertumbuhan penduduk sekarang tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Hal itu lantaran pemahaman masyarakat sudah berubah, di mana dulu anak banyak dianggap rezekinya juga akan banyak. "Sekarang anggapan semacam itu sudah hilang," kata Gus Shodiq, panggilan akrabnya, kepada DutaJatim.com, Rabu (17/7/2024)
Namun, Gus Shodiq yang juga menjabat Wakil Rektor II Unisma Malang, melihat ada fenomena menarik di dunia pendidikan sekarang, yakni minat masyarakat menyekolahkan anaknya di sekolah swasta berkualitas semakin meningkat. Hal ini juga menjadi faktor berkurangnya siswa baru di sekolah negeri lantaran calon siswa baru itu juga "membanjiri" sekolah swasta, termasuk sekolah di lingkungan LP Ma'arif NU.
"Ketika sekolah negeri banyak kekurangan siswa, sekolah swasta justru mengalami peningkatan. Sekolah swasta banyak menolak siswa baru lantaran daya tampungnya terbatas. Artinya apa? Ini karena kesadaran masyarakat akan mutu pendidikan meningkat, perhatian pada sekolah bermutu sudah meningkat, tidak lagi sekolah negeri minded tapi juga pada kualitas pembelajaran yang dibentuk di sekolah madrasah itu," katanya.
Gus Shodiq lalu memberi contoh salah satu sekolah Islam di Blitar terpaksa harus menolak siswa lantaran dibanjiri siswa baru. Begitu juga SD di Malang, SD unggulan di Kediri, Gresik, dan Banyuwangi. "Siswa baru di sekolah lingkungan LP Ma'arif secara umum bertambah," ujarnya.
Karena itu, kata inisiator Rumah Sedekah NU ini, LP Ma'arif Jatim berharap perhatian pemerintah pada sekolah swasta perlu pula ditingkatkan. Sebab partisipasi masyarakat di dalam peningkatan SDM melalui pendidikan ini harus pula ditopang dengan kebijakan pemerintah, termasuk bantuan pemerintah. pada sekolah swasta mengingat perkembangan sekolah swasta juga pesat.
"Jadi tidak hanya sekolah negeri saja yang fasilitasnya dikembangkan, tapi juga swasta. Supaya ke depan sama-sama berkembang. Sama-sama berperan mendidik anak bangsa," katanya.
Selanjutnya, kata dia, Pemerintah juga harus memikirkan soal pendidikan karakter. Bahkan pendidikan karakter ini sangat penting untuk generasi yang akan datang. "Mendidik anak tidak hanya pinter tapi juga bener (benar, berakhlak, Red.), untuk menyiapkan pemimpin bangsa ke depan guna membangun Indonesia yang baik dan benar," katanya.
Evaluasi Sistem Zonasi
Sebelumnya Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyebutkan jalur zonasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memang menjadi perhatian khusus. Jalur zonasi ini disediakan untuk memfasilitasi siswa yang berada di wilayah terdekat dengan lembaga sekolah.
"Kita sampaikan terkait konsentrasi terhadap PPDB zonasi. Tapi persoalannya memang keinginan masyarakat untuk sekolah di negeri dengan sistem zonasi tidak bisa dipenuhi semuanya. Karena memang semua persyaratan harus dipenuhi, supaya adil," terangnya saat ditemui di Balai Kusumowicitro Kota Blitar.
Menurut Adhy, jalur zonasi memiliki kekurangan dan kelebihan. Zonasi digunakan sebagai upaya pemerataan pendidikan bagi siswa yang berada di wilayah yang sama dengan sekolah. Sehingga sekolah mendapatkan siswa baru dengan jumlah yang sama dengan sekolah lain. Namun, adanya jalur zonasi juga tidak berjalan mulus. Sebab tidak semua sekolah mendapatkan siswa baru, dan sebaliknya tidak semua siswa baru mendapatkan sekolah yang berada satu wilayah.
"Zonasi itu ada plus dan minusnya. Nah ini harus disikapi. Setuju (perubahan), saya memang akan membahas kembali usulan untuk zonasi yang proporsional. Sehingga bisa memuaskan semuanya," jelasnya.
Selain zonasi, lanjut Adhy, pihaknya juga tetap memperhatikan sekolah yang kekurangan siswa baru. Termasuk anggaran dari pemerintah kepada sekolah negeri/swasta tetap akan berjalan meskipun jumlah siswa baru mengalami penurunan.
"Kemudian yang terjadi ketika siswa berkurang adalah persoalan kemampuan finansial. Tapi kita tetap melaksanakan kebijakan bahwa anggaran (pendidikan) tetap berjalan walaupun dengan jumlah siswa yang berkurang," katanya.
Adhy menegaskan, seluruh anak maupun siswa baru harus mendapat sekolah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memfasilitasi pendidikan masing-masing anak. Itu karena sekolah disediakan gratis oleh pemerintah.
"Pokoknya tidak ada anak yang tidak bisa sekolah atau tidak dapat sekolah, karena semuanya gratis. Jadi harus terfasilitasi semuanya," tandasnya.
Sejumlah sekolah di Jatim minim siswa baru. misalnya di Malang dan Gresik. Banyak SD Negeri di Kota Malang sempat kekurangan pagu murid di Tahun Ajaran (TA) 2024-2025. Bahkan ada salah satu SD Negeri di Kota Malang yang terpaksa harus mengosongkan kelas 1 pada tahun ajaran kali ini karena kekurangan siswa.
Berdasarkan data Disdikbud Kota Malang per 8 Juli 2024 tercatat ada 101 SD Negeri yang masih memiliki pagu tersisa dari total 195 SD Negeri di Kota Malang. Disdikbud Kota Malang mengklaim dari 101 SD Negeri yang kekurangan siswa sudah mulai banyak terisi.
Dari ratusan sekolah itu, SD Negeri Jatimulyo 4 menjadi yang terparah karena hanya mendapatkan satu siswa saja pada tahun ajaran baru ini. Satu siswa itu akhirnya memutuskan pindah ke SD Negeri Jatimulyo 1. Salah satu faktor sepinya peminat di SD Negeri Jatimulyo 4 disebabkan karena letak sekolah itu memang berdekatan dengan SD Negeri Jatimulyo 1 dan SD Negeri Jatimulyo 5. Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, salah satu solusi yang bisa dilakukan dengan menggabungkan sejumlah sekolah. "Mungkin saja merger," katanya.
Nasib SDN 331 Gresik di Dusun Poloasem, Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Bawean, juga sama. Sekolah ini hanya mendapatkan 4 murid baru dari PPDB tahun ajaran 2024/2025. Kondisi itu sebenarnya bukan yang pertama kali. SDN 331 ini memang minim murid baru tiap kali tahun ajaran baru. Tahun lalu mereka cuma dapat 5 murid.
"Insya Allah jumlah siswa kelas 1 tahun ini ada 4 anak," ungkap Kepala UPT SDN 331 Gresik Safiyanah, Selasa (16/7/2024).
Dia mengungkapkan sekolah yang dia pimpin punya murid paling sedikit dibanding SD lain di Sangkapura. SDN 331 Gresik hanya memiliki 17 murid mulai kelas 1 sampai kelas 6.
Dulu, kata Safiyanah, SDN 332 Gresik pernah punya banyak murid. Sekolah itu sejatinya tak punya saingan sekolah swasta di satu kecamatan. "Dulu pernah menerima siswa baru sampai 60 orang, saat itu angka kelahiran masih sangat tinggi dan belum ada program KB," bebernya.
Kendati demikian, SDN 331 Gresik tetap berkomitmen memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak di daerah itu. "Meskipun siswa di sini cuma sedikit tapi bukan jadi alasan untuk anak tak memperoleh pendidikan yang layak," tegas Safinayah.
Dia melanjutkan, selain murid yang sedikit, sebetulnya sekolah itu juga terkendala dari sisi sarana prasarana. Banyak jendela usang yang sulit dikunci dan atapnya rusak. Ini menyebabkan sekolah jadi sarang kelelawar. Terkadang, bau tak sedap dari kotoran kelelawar itu mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Pihak sekolah pun berharap perhatian dari pemerintah. Namun, mereka sulit mengajukan dana bantuan renovasi ke pemerintah karena minimnya murid yang ada.
"Kami berharap ada anggaran rehab, tapi untuk mendapat bantuan itu jumlah siswa minimal 60. Sehingga jauh kemungkinan untuk mendapatkan rehab," katanya. * gas/det
No comments:
Post a Comment