 |
| Hilman Latief |
JAKARTA (DutaJatim.com) - Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, mengungkapkan bahwa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan kepada jamaah Haji 2025 kini turun sekitar Rp 10 juta menjadi Rp 55,5 juta. Nilai Bipih turun bukan dibanding tahun sebelumnya melainkan dari biaya haji yang diusulkan sebelumnya sebesar Rp 65 juta per jamaah.
Hilman menyampaikan hal itu dalam rapat antara Kemenag dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/1/2025).
"Hadirin yang terhormat, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji, dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan bahwa biaya untuk besaran Bipih 1446 Hijriyah atau 2025 sebesar Rp 55.593.201,57," katanya
Hilman menjelaskan bahwa untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 telah turun menjadi Rp 89.666.469,26, sementara nilai manfaat yang diberikan mencapai Rp 34.073.267,69.
Dengan demikian, beban yang diberikan kepada jemaah Haji 2025 adalah 68 persennya, atau Rp 55.593.201,57.
Bipih tersebut meliputi biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) Rp 33.100.000,00, akomodasi Makkah Rp 14.775.478,21, akomodasi Madinah Rp 4.517,720,86, dan living cost Rp 3.200.002,50. Sehingga, total biaya haji yang dibebankan kepada jemaah Rp 55,5 juta.
Usulan BPIH 1446 H/2025 yang disampaikan hari ini turun dari yang sebelumnya Rp 93,3 dengan Bipih Rp 65,3 juta dan nilai manfaat Rp 28 juta. Persentase Bipih dan nilai manfaat pada usulan awal itu 70 persen dan 30 persen.
"Pemerintah telah menyusun formulasi pembebanan BPIH tahun 1446H/2025M yang telah melalui proses kajian. Usulan rata-rata BPIH Rp 93.389.684,99; Bipih (70%) Rp 65.372.779,49; Nilai manfaat (30%) Rp 28.016.905,5," jelas Menag Nasaruddin Umar saat raker bersama Komisi VIII DPR RI pekan lalu, Senin (30/12/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Wamenag Romo H.R. Muhammad Syafi'i mengatakan usulan BPIH 2025 masih bisa turun. Formulasi Bipih dan nilai manfaat dari 70:30 bisa dipertahankan seperti tahun lalu, 60:40.
"Itu kan bisa selesai ketika komponennya bisa kita pertahankan 60:40, karena perubahan 60:40 ke 70:30 ini gak diatur oleh undang-undang," kata Romo Syafi'i.
Menurut agenda DPR RI hari ini seperti dilihat dari situsnya, Komisi VIII DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPKH. Rapat dijadwalkan mulai pukul 15.30 WIB.
Agenda raker sore ini terkait penyampaian hasil pembahasan BPIH 1446 H/2025 M, diikuti pandangan fraksi-fraksi atas BPIH tersebut lalu ditutup dengan pengesahan dan penetapan BPIH 1446 H/2025 M. (kcm/det)
No comments:
Post a Comment