 |
| Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih |
SIDOARJO (DutaJatim.com) - DPRD Sidoarjo mendukung Kebijakan Presiden Prabowo Subianto melakukan Efisiensi Anggaran di kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Kebijakan Efisiensi Anggaran tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tentang penggunaan dana hasil efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam SE Mendagri yang diterbitkan pada 23 Februari 2025, disebutkan bahwa pemerintah daerah diminta mengurangi biaya perjalanan dinas dan sebagainya. Selanjutnya mengoptimalkan penggunaan dana dengan cara mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih mengatakan, bahwa pihaknya siap mendukung program pemerintah untuk efisiensi anggaran yang dipotong sebesar 50 persen.
Menurut Abah Nasih--sapaan akrabnya--, saat ini pihaknya sudah mulai mendiskusikan secara internal. Anggaran-anggaran mana saja yang bisa di-efisiensikan. Misalkan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), kegiatan cetak mencetak dan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial.
"Kegiatan itu yang akan kita efisiensikan anggarannya. Intinya dari DPRD Sidoarjo sangat mendukung dengan adanya efisiensi anggaran," ujarnya.
Ketua DPC PKB Sidoarjo tersebut juga menjelaskan terkait efisiensi anggaran yang ada di OPD. Hal itu akan dibahas lebih lanjut dengan Badan Anggaran (Banggar).
Hasil dari efisiesi anggaran, kata dia, dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo tetap menyarankan digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya pelayanan publik, kegiatan yang emergensi, PR-PR yang ada di kabupaten Sidoarjo antara lain, perbaikan jalan yang rusak, peningkatan jalan, penanggulangan banjir dan sebagainya.
"Anggaran hasil efisiensi akan dialihkan untuk dipergunakan dalam bidang pendidikan, infrastruktur, dan sanitasi serta bidang kesehatan", ungkap Abah Nasih saat ditemui di kantornya, Selasa (18/3/2025).
Masih menurut Ketua DPRD Sidoarjo, efisiensi anggaran bukan soal bisa turun berapa persennya tetapi dana tersebut dialihkan dan dipergunakan untuk kegiatan yang emergensi. "Secara umum tidak mengurangi APBD, hanya dilakukan pergeseran atau pengalihan kegiatan yang lebih penting dan emergensi," tegasnya.
Diharapkan dengan adanya efisiensi anggaran, yang saat ini alokasi dananya untuk kebutuhan yang emergensi dan mendesak, juga dipergunakan untuk menyelesaikan PR-PR yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Apabila di tahun 2025, kita bisa menerapkan dengan baik maka di tahun 2026 bisa menerapkan dan melanjutkan kembali efisiensi anggaran yang sudah dilakukan saat ini.
"Sebagai pengalaman dan pembelajaran efisiensi anggaran di tahun 2025. Kami ingin eksekutif di tahun 2026 dalam menyajikan rangkaian kerja benar-benar pada visi misi Bupati, kebutuhan pelayanan publik. Sehingga di tahun 2026 tidak ada lagi pergeseran-pergeseran kegiatan terkait efisiensi anggaran," pungkasnya. (win)
No comments:
Post a Comment